Gandeng STIH Painan, KAI Banten Gelar PKPA

oleh
572 views

SatuSuaraExpress.com – Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Banten mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. PKPA yang diikuti 127 peserta dari lulusan sarjana ilmu hukum dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang dimulai mulai tanggal 21 April 2018 sampai dengan 29 April 2018. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Tjoe Tjoe Sandjaja Hernanto, SH., MH., CLA., CIL dengan didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten, bapak Toni Sastra Jaya, SH., MH., CIL dan jajaran Pengurus Kongres Advokat Indoensia di Provinsi Banten, Sabtu 21 April 2018.

Dalam Sambutannya, Presiden Kongres Advokat Indonesia Tjoe Tjoe Sandjaja Hernanto, SH., MH., CLA., CIL mengatakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini untuk memenuhi penegakkan hukum di Indonesia sekarang ini banyak kelemahan karena pemahaman hukum masyarakat masih rendah. “Upaya penegakan hukum ini harus dilakukan antara lain dengan mencetak Advokat/ Lawyer sebanyak-banyaknya agar bisa membantu masyarakat mencari keadilan yang tadinya adalah awam hukum menjadi masyarakat yang paham hukum. Advokat yang profesional dan berkompeten, Induk organisasinya selalu menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang berporos pada kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang ada di Indonesia,” ujar Tjoe Tjoe Sandjaja Hernanto.

Kongres Advokat Indonesia sangat mengapresiasi kepada DPD KAI Prov. Banten karena sangat aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan rekrutmen terhadap calon-calon Advokat dengan sistem yang selektif sehingga diharapkan nanti Advokat yang dicetak dari DPD Prov. Banten menjadi Advokat yang profesional agar bisa memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Prov Banten Toni Sastra Jaya, SH., MH., CIL pun sangat mengharapkan para calon Advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan juga para menjadi Advokat yang menjunjung tinggi profesionalitas dan Kode Etik Profesi Advokat yang berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang Advokat.

“Pendidikan ini merupakan salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Advokat apabila para lulusan sarjana hukum ini ingin menjadi Advokat,” katanya.

Tosa (panggilan akrab-red) pun menjelaskan kenapa hanya lulusan sarjana hukum yang dapat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini karena pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum Indonesia kepada Masyarakat Indonesia dan apabila dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang berjumlah dua ratus tujuh puluh tiga juta, jumlah Advokat yang ada diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya sekitar 2-3% saja dan jumlah tersebut tidak berimbang.

Bahwasanya, tambah Tosa, pendidikan ini bukanlah akhir dari tahap seseorang menjadi seorang Advokat yang mana masih ada tahap-tahap lain menjadi Advokat yang harus dilalui para peserta ini nantinya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Advokat.  Ia juga mengharapkan agar para peserta tetap semangat dalam mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini dan tetap menjunjung tinggi Profesi Advokat sebagai Profesi Yang Mulia.

Pewarta: uaa
editor: mw